Search academic resources

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus berperan dalam proses penyusunan Peraturan Daerah, baik secara substansi maupun dalam kegiatan harmonisasi, sehingga inkonsistensi antar peraturan perundang-un...

Eksistensi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk hukum dan peraturan perundang-undangan, selain memberikan kemudahan tetapi AI juga berpo...

The inequality in the implementation of menstrual leave rights for women in the workplace in Indonesia remains a significant issue, despite being regulated under Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. This study aims...

.

Keberhasilan reformasi dan revitalisasi hukum, sangat ditentukan berbagai aspek.Salah satunya penataan regulasi yang berkualitas, tidak tumpang tindih, ramah investasi dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asas...

Globalisasi memberikan dampak berupa perubahan pada pasar internasional, salah satunya adalah liberalisasi perdagangan, yang dipandang sebagai suatu upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi.hal ini menjadi polemik bag...

Pengelolaan urusan pemerintahan konkuren merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan ma...

Keputusan wanita untuk bekerja akan membawa wanita pada peran ganda. Oleh sebab itu wanita perlu menciptakan harmonisasi diantara peran-peran tersebut sehingga bisa berjalan seimbang. Tujuan dari penelitian ini adalah me...

Permasalahan reformasi birokrasi adalah kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur kelembagaan, tidak saling sinkron dengan berbagai ketentuan lainnya, menyebabkan timbulnya pros...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena dibalik tingginya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia, bagaimana jaringan kejahatan bekerja lintas kawasan ASEAN memanfaatkan celah hukum dan reg...

Omnibus lLaw menjadi perdebatan di masyarakat karena dianggap sebagai alat untuk memangkas secara instan ruwetnya regulasi di Indonesia. Keruwetan ini menjadi penyebab lambatnya negara menggapai kesejahteraan. Bahkan dit...

Merek berperan vital dalam perdagangan modern, tetapi di Indonesia terdapat konflik norma dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis antara Pasal 74 Ayat (1) dengan Pasal 35 Ayat (1), bagaimana mungk...