Kerja Sama Kawasan Asia Tenggara Menghadapi Perdagangan Orang dan Penipuan Online

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena dibalik tingginya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia, bagaimana jaringan kejahatan bekerja lintas kawasan ASEAN memanfaatkan celah hukum dan regulasi untuk melakukan penipuan online, perdagangan manusia, pemerasan hingga penyiksaan, dan bagaimana strategi Pemerintah Indonesia dalam merespons kasus yang ada dalam kerangka hukum dan kerja sama kawasan ASEAN. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus dengan memanfaatkan data primer berupa wawancara mendalam dengan pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia khususnya Atase Kepolisian di Bangkok, Manila dan Kuala Lumpur, serta aktivis migran. Peneliti juga melakukan observasi di titik-titik yang selama ini menjadi titik keberangkatan dan kedatangan para korban TPPO. Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa persoalan TPPO muncul sebagai akibat dari adanya disharmoni hukum di tingkat kawasan dan kepatuhan pada konvensi seperti ACTIP di kawasan berbasis pada voluntary compliance, akibatnya dalam urusan koordinasi aparat penegak hukum memiliki kendala karena belum memiliki sistem data kriminal terintegrasi sehingga mengandalkan kerja sama bilateral dan operasi bersama yang sifatnya adhoc dan terbatas. Sebagai kesimpulan, bahwa persoalan TPPO sangatlah kompleks dan tidak hanya menjadi masalah Pemerintah pusat dan daerah di Indonesia tetapi juga menjadi masalah kawasan ASEAN, oleh sebab itu guna mencapai ketahanan kawasan menghadapi situasi tersebut diperlukan usaha bersama dalam bentuk kerja sama lintas batas secara berkesinambungan dalam kerangka ASEAN.