Kesenjangan Implementasi Penelitian Kemasyarakatan dalam Proses Restorative Justice bagi Pelaku Dewasa dalam Tindak Pidana Ringan

Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara regulasi dan praktik pemanfaatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam penerapan restorative justice bagi pelaku dewasa. Secara normatif, Litmas telah memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021, namun dalam praktik penggunaannya masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penentu efektivitas Litmas sekaligus menegaskan pentingnya peran Litmas dalam sistem peradilan pidana. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan analisis kualitatif deskriptif, serta memadukan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, teori implementasi kebijakan George Edwards III, dan pendekatan gap analysis, penelitian ini menemukan bahwa rendahnya pemanfaatan Litmas disebabkan oleh ketiadaan petunjuk teknis yang operasional, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme pembimbing kemasyarakatan, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, dominasi paradigma hukum retributif dalam budaya hukum masyarakat, kurangnya dukungan politik, serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi. Kesimpulannya, kesenjangan regulasi dan praktik pemanfaatan Litmas bersifat sistemik dan multidimensi, sehingga efektivitas Litmas hanya dapat diwujudkan melalui penguatan enam faktor determinan yang saling terkait. Penelitian ini menegaskan pentingnya Litmas tidak hanya secara normatif sebagai amanat regulasi, tetapi juga secara praktis sebagai instrumen strategis untuk menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi, mengurangi overcrowding, serta memperkuat legitimasi penerapan restorative justice di Indonesia.