Penggunaan Law Analyzer dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan : Senjakala Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Eksistensi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk hukum dan peraturan perundang-undangan, selain memberikan kemudahan tetapi AI juga berpotensi menjadi ancaman bagi profesi manusia. Salah satunya, kehadiran law analyzer, sebagai salah satu inovasi berbasis AI, mampu menganalisis, mengharmonisasi, dan memberikan rekomendasi perbaikan pada rancangan peraturan perundang-undangan secara efisien dan akurat yang dapat berpengaruh terhadap peran perancang peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian sosiologis dengan analisis kualitatif dan pendekatan komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak penggunaan law analyzer terhadap peran dan fungsi jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun law analyzer dapat meningkatkan kecepatan dan kualitas dalam proses harmonisasi peraturan, keberadaannya juga menimbulkan kekhawatiran akan tergesernya peran perancang peraturan perundang-undangan. Teknologi AI memiliki potensi untuk mengambil alih tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, sehingga para perancang dituntut untuk melakukan upgrade skill agar tidak tergantikan dengan kehadiran AI.