Reformulasi Hukum KIK: Menyeimbangkan Kepentingan Kolektif dan Individual dalam Perlindungan Hukum Tenun Cual Bangka Belitung

Penetapan Tenun Cual sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Bangka Belitung menimbulkan permasalahan hukum dan sosial, terutama mengenai ketegangan antara perlindungan kolektif dan hak individu perajin. Pengrajin merasa status KIK mengurangi pengakuan kontribusi individu dan kreativitas pemasaran Tenun Cual. Persepsi masyarakat mengenai larangan penggunaan istilah "Tenun Cual" di luar kelompok perajin menambah kompleksitas isu ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis untuk menjawab pertanyaan bagaimana konstruksi hukum yang ideal dalam menyeimbangkan perlindungan komunal dan hak individual dalam kasus Tenun Cual. Metode penelitian yuridis normatif menggunakan data skunder dan studi kepustakaan. Penelitian ini mengidentifikasi celah regulasi dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 tentang KIK dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang belum mengakomodasi hak individu perajin dalam sistem komunal, serta merumuskan model perlindungan hukum inovatif yang menyeimbangkan kolektif dan individual. Menawarkan model perlindungan sistem berlapis, menggabungkan perlindungan kolektif dan individual dengan mekanisme lisensi melalui komunitas dan pengakuan inovasi pengrajin. Fokus utamanya adalah mengembangkan mekanisme hukum yang dapat menjembatani kepentingan pelestarian budaya dan pemenuhan hak ekonomi dan kreatif pengrajin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum mampu menyeimbangkan perlindungan komunal dengan pengakuan terhadap kontribusi individu. Untuk itu, diperlukan rekonstruksi hukum yang lebih inklusif untuk menjamin perlindungan komunal tanpa mengabaikan hak ekonomi dan inovasi individu, serta merekomendasikan pembentukan regulasi, termasuk pengaturan hak pakai dan model perizinan berbasis komunitas, guna menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan kepentingan pengrajin. Pendekatan hukum adaptif diperlukan agar Tenun Cual terlindungi sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadi sumber kesejahteraan melalui mekanisme perlindungan paralel dan model benefit-sharing yang adil.