Menyeimbangkan Kebebasan Berserikat dan Ketertiban Umum: Evaluasi Kebijakan Penataan Ormas di Indonesia

Penataan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia menghadapi tantangan fundamental dalam menyeimbangkan perlindungan kebebasan berserikat dan pemeliharaan ketertiban umum. Artikel ini bertujuan mengevaluasi kebijakan penataan ormas dengan fokus pada tiga dimensi: efektivitas, responsivitas, dan dampak sosial. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan terhadap dokumen hukum, laporan institusi, dan literatur ilmiah terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan penataan ormas masih bersifat parsial dan cenderung represif. Pada aspek efektivitas, kebijakan lebih menekankan legalitas administratif dibanding penguatan kapasitas ormas. Di sisi responsivitas, minimnya pelibatan publik menimbulkan defisit legitimasi kebijakan. Sementara dari sisi dampak, pendekatan koersif cenderung mempersempit ruang sipil dan mendorong eksklusi sosial. Artikel ini merekomendasikan perlunya penataan ulang kebijakan ormas berbasis pembinaan partisipatif, kontrol yudisial, dan perlindungan hak konstitusional. Pembelajaran dari praktik internasional juga ditawarkan secara refleksi untuk mendesain kebijakan yang lebih demokratis dan akuntabel