Menutup Celah Eksploitasi dalam Transplantasi Organ Melalui Peran Akta Notaris

Dibalik kemajuan medis dalam transplantasi organ tubuh manusia, tersembunyi realitas kelam: perdagangan organ ilegal, pemalsuan identitas pendonor, dan eksploitasi pihak yang rentan. Tanpa pengawasan ketat, praktik ini dapat berujung pada ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Akta notaris menjadi tameng hukum yang memastikan setiap prosedur transplantasi berjalan sesuai regulasi, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan. Artikel ini mengkaji peran strategis akta notaris dalam menjamin keabsahan persetujuan antara pendonor dan penerima organ, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016. Penelitian ini bersifat doktrinal dengan pendekatan normatif berbasis kajian hukum yang relevan. Studi kasus terhadap Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN.Ckr serta temuan di RSUD Dr. Saiful Anwar mengungkap berbagai penyimpangan dalam praktik transplantasi organ tubuh manusia, termasuk keterlibatan perantara dalam transaksi ilegal organ tubuh manusia. Akta notaris bukan sekadar dokumen formal, tetapi instrumen hukum yang melindungi hak para pihak, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta menutup celah eksploitasi dan penyalahgunaan dalam prosedur transplantasi organ tubuh manusia.