Perubahan Kebijakan Sosial dan Respon Aktor: Studi Kasus Tata Kelola Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Yogyakarta

Abstrak Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi babak baru kebijakan pemberantasan kekerasan seksual. Studi terkait UU TPKS didominasi oleh 4 topik utama yaitu mengenai substansi UU TPKS, telaah hukum atas UU TPKS, proses politik pengesahan UU TPKS dan implementasi UU TPKS. Sementara itu, studi yang menganalisis UU TPKS dari sudut pandang perubahan kebijakan masih minim dilakukan. Spesifiknya adalah studi mengenai tata kelola perubahan kebijakan dan respon aktor street level bureaucracy (unit terdepan dalam implementasi kebijakan) atas perubahan kebijakan. Padahal, studi dari sudut pandang perubahan kebijakan penting dilakukan untuk memahami dinamika proses menuju perubahan serta dinamika implementasi atas perubahan kebijakan. Hal ini dapat memperkaya diskursus akademik mengenai perubahan kebijakan sosial serta menyumbangkan kontribusi praktis berupa analisis kebijakan untuk implementasi perubahan yang lebih efektif. Studi ini berupaya mengisi research gap tersebut dengan meneliti tata kelola perubahan kebijakan pada UU TPKS di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian didesain sebagai studi kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Kepolisian Daerah (Polda DIY). Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan didukung dengan pengumpulan data sekunder yang relevan. Analisis data dilakukan dengan metode data analysis spiral. Studi ini menemukan bahwa secara umum tata kelola implementasi perubahan kebijakan dan respon aktor street level bureaucracy terkait UU TPKS di DIY mengalami keberhasilan dalam kategori resilient success. Kata kunci: Kebijakan Sosial; Studi Gender; Perubahan Kebijakan; Implementasi Kebijakan Abstract The enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) is a new chapter in the governance of policies to eradicate sexual violence. Several studies have been conducted related to the UU TPKS and are dominated by 4 main topics: studies on the substance of the TPKS Law; legal reviews of the TPKS Law; the political process behind UU TPKS and the implementation of UU TPKS. Meanwhile, there is still few studies that try to analyze the TPKS Law from the perspective of policy change. Specifically, studies on the governance of policy change and the response of street-level bureaucracy (frontliner unit in policy implementation) actors to policy change. Studies from the perspective of policy change are important to understand the dynamics of the process towards change and the dynamics of the implementation of policy change. This can enrich academic discourse on social policy change and contribute practically in providing policy analysis for more effective implementation of change. This study attempts to fill this research gap by examining the governance of policy change in the UU TPKS in the Special Region of Yogyakarta (DIY). The research was designed as a case study at the Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning Service (DP3AP2KB) and the Regional Police (Polda DIY). The data collection method is carried out through interviews and supported by relevant secondary data. Data analysis method used in this study is the spiral data analysis technique. This study found that in general the governance of the implementation of policy change and the response of street-level bureaucracy actors related to the UU TPKS in DIY experienced success in the resilient success category. Keywords: Social Policy; Gender Studies; Policy Change; Policy Implementation