Menuju Pemasyarakatan yang Ramah Disabilitas: Implementasi Kebijakan Unit Layanan Disabilitas Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

Dalam memenuhi hak penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, Pemerintah membentuk Unit Layanan Disabilitas. Namun pada faktanya terdapat kendala yang mengemuka adalah ketersediaan petugas dengan jumlah penghuni dan sarana prasarana yang belum sesuai standar menyebabkan pemenuhan hak melalui unit tersebut belum optimal. Tulisan ini berupaya menganalisis pelaksanaan kebijakan serta strategi dan rekomendasi terhadap pelayanan penyandang disabilitas dan penyediaan akomodasi yang layak pada Unit Layanan Disabilitas di UPT Pemasyarakatan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan model implementasi kebijakan Ripley dan Franklin. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan unit layanan disabilitas pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan di lokasi kajian belum optimal dikarenakan terdapat berbagai permasalahan seperti minimnya jumlah tenaga medis, kurangnya kompetensi petugas dalam menangani penyandang disabilitas dengan jenis tertentu, belum semua Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan memiliki prosedur standar pelaksana, dan sebagainya. Oleh karenanya terdapat tiga alternatif pilihan kebijakan yang dapat dilakukan yaitu pertama, peningkatan terhadap dukungan sumber daya kebijakan. Kedua, Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan unit kerja/instansi/lembaga lain dalam pelaksanaan ULD sesuai tujuan kebijakan. Ketiga, monitoring dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan. Atas dasar alternatif sebelumnya, maka penulis merekomendasikan untuk memilih alternatif strategi kebijakan pertama dalam mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.