Ambiguitas Aturan Kewajiban Notaris Membubuhkan Sidik Jari Para Pihak Penghadap pada Minuta Akta

Ambiguitas ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) berkaitan kewajiban notaris membubuhkan sidik jari penghadap pada minuta akta menimbulkan banyak penafsiran dalam prakteknya di lapangan. Pengaturan ini sangat penting untuk dianalisis terkait bagaimana implementasi pembubuhan sidik jari penghadap pada minuta akta serta implikasi hukumnya. Penelitian normative ini dianalisis secara deskriptif kualitatif dilengkapi wawancara dengan beberapa orang notaris. Hasil penelitian bahwa pembubuhan sidik jari jempol kanan, jempol kiri dan sepuluh jari langsung ditempel di atas tanda tangan penghadap, ditempel di lembar kertas terpisah, serta langsung dibunyikan dalam bentuk kalimat pada bagian penutup minuta akta. Kesimpulan implementasi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN belum ada kesamaan pendapat di kalangan notaris. Notaris yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c tersebut dikenakan sanksi dalam Pasal 16 ayat (11) berupa peringatan tertulis, diberhentikan sementara, diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan secara tidak hormat. Kepastian hukum pembubuhan sidik jari penghadap pada minuta akta tepatnya jempol kanan atau kiri dibunyikan dalam bentuk kalimat pada bagian penutup minuta akta sebagai perlindungan hukum pihak notaris. Peneliti merekomendasikan kepada Kemenkumham untuk membuat regulasi berupa Kepmenkumham terkait mekanisme kewajiban pembubuhan sidik jari pada minuta akta bagi notaris.